Lurah Muara Bulian Sosialisasikan RT RW
MUARABULIAN – Permasalahan
mengenai pendataan masyarakat penerima manfaat BPJS, KIS, KIP, dan KKS
tampaknya belum di rasakan sepenuhnya oleh masyarakat penerima bantuan dari
pemerintah ini, bahkan ketua RT menyatakan bahwa banyak data masyarakat
penerima manfaat BPJS, KIS, KIP dan KKS tidak valid.
Untuk mengatasi masalah
tersebut M Amin, Lurah Muara Bulian, mengundang seluruh ketua RT dan ketua RW
di kelurahan Muara Bulian.
Seluruh ketua RT dan RW
tersebut kemudian diberikan sosialisasi tentang BPJS, KIS, KIP dan KKS.“Seluruh
ketua RT dan RW ini kita undang untuk mendapatkan langsung penjelasan mengenai
BPJS, KIS, KIP, dan KKS,”ungkap M Amin.
Acara yang diselenggarakan sekira pukul 14.00 tersebut digelar langsung di hadapan Lurah. Penyampaian terhadap penjelasan mengenai BPJS, KIS, KIP dan KKS dilakukan oleh tenaga kesejahteraan social kecamatan (TKSK) Muara Bulian.“Penjelasan disampaikan langsung oleh TKSK Muara Bulian,”ucapnya.
Pada kesempatan itu, petugas TKSK menyampaikan maksud dikumpulkannya para ketua RT. Ternyata mereka dipinta untuk melakukan validasi terhadap data yang barusan mereka terima. Dimana, dari data itu, tertera nama warga masyarakat sebagai penerima manfaat program BPJS, KIS, KIP dan KKS.
Sebab, dari data yang diambil berdasarkan data BPS tahun 2011 itu dinilai sudah tidak akurat lagi. Banyak orang-orang yang masuk dalam data tersebut sudah tidak ada. Apakah mereka berpindah, atau telah meninggal dunia. Selain itu, ada juga warga penerima manfaat juga sudah tidak masuk kategori miskin.“Data yang disampaikan itu, merupakan data lama. Meskipun dibilang itu data baru. Sebab, ketua RT mengatakan bahwa data tersebut tidak berbeda dengan data sebelumnya,”ungkap Lurah M Amin.
Oleh sebab itu, M Amin
juga menyampaikan agar pihak ketua RT betul-betul memvalidasi data tersebut.
Agar warga yang menerima manfaat program dari BPJS, KIS, KIP dan KKS itu
betul-betul tetap sasaran. Dan warga yang berhak menerima betul-betul menerima
manfaat sebagaimana tujuan dari program dimaksud.” warga yang bakal menerima manfaat sebanyak dua ribu
jiwa lebih. Namun dari data BPS tahun 2011 itu belum divalidasi. Sehingga
berkemungkinan data itu akan menyusut jumlahnya. Disebabkan itu merupakan data
lama.” Tukasnya.(red)
Posting Komentar