MUARABULIAN - Program Kota Layak Anak yang dicanangkan oleh Menteri Negara
Pemberdayaan Peremuan melalui Peraturan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Kabupaten/ Kota Layak Anak, belum pantas diwujudkan di Kabupaten Batanghari.
Bagaimana tidak, program tersebut tertupi oleh meningkatnya kejahatan terhadap
anak dibeberapa terkahir ini, tentu hal itu menimbulkan keprihatinan
tersendiri.
Hal tersebut terkuak pada saat salah satu siswi SMA 6 dari forum Anak Batanghari, Siti, memaparkan kegiatan anak di Batanghari yang selama ini tidak didukung Pemerintah Kabupaten Batanghari dibawah Pimpinan Sinwan.
Menurut Siti, Satu hal utama yang menurutnya terlewatkan, yakni keterlibatan anak dalam pelaksanaan program itu sendiri. Selama ini, anak justru sering ditinggal dan hanya dijadikan objek saja. "Kami Forum anak merupakan generasi penerus. Selama ini kami banyak sekali melakukan kegiatan sosial seperti jambore anak, tentunya
Sayang sekali, kegiatan yang dilakukan peserta hanya sedikit. Kami berharap kegiatan ini dilakukan didukung Pemkab Batanghari dengan melakukan disetiap kecamatan," ujarnya pada acara Musrenbang RKPD 2016 di ruang pola Batanghari.
Menurutnya, bahwa melihat banyak perkembangan anak melakukan pernikahan usia dini, bahkan mencapai 1451 pasangan dibawah usia 20 thun kebawah yang nikah usia dini. Diakibatkan minimnya pasilitas olahraga dan juga tempat bermain bagi anak-anak di Batanghari. "Seperti berita terak-terakhir ini, teman kami yang diperkosa 7 pemuda. Ini merupakan salah satu akibat tidak adanya kota layak anak di Batanghari," ungkapnya.
Forum Anak Batanghari berharap Pemkab Batanghari membuat seperti kota layak anak, meskipun itu belum bisa diwujudkan di Batanghari. "Kami harap pemkab membangun lapangan untuk kreatifitas anak seperti sanggar tari, tempat kreasi. Selama ini itu tidak ada, sehingga mereka lebih sering mengajak ibunya untuk liburan ke luar Batanghari," harap Siti.
Sementara itu Bupati Batanghari, Sinwan, menanggapi keluhan dari perwakilan Forum Anak di Batanghari selama ini mengatakan bahwa untuk menetapkan Kota Layak Anak bukan perkara mudah. "Nanti sekolah wawasan akan ditambah lagi. Dan kaitan dengan nikah usia dini disebabkan minimnya pasilitas olahraga. Saat ini pemkab masih membahas, sehingga saran ini akan kita realisasikan, nantinya akan kita perbaiki," ujarnya.
Pasalnya, kriteria untuk menjadi Kota Layak Anak bukan hal mudah, di antaranya mampu memenuhi hak-hak anak, seperti hak hidup, tumbuh kembang, mendapat perlindungan, pendidikan, tersedianya tempat bermain di sekolah, serta berpartisipasi. "Selain itu, kasus kekerasan terhadap anak juga harus ditekan, serta memperluas akses untuk memperoleh pendidikan serta kesehatan," pungkasnya.
Kepala Bappeda Provinsi, Ahmad Fauzi Ansori, mengatakan bahwa saat ini provinsi juga tengah menjalankan pemerintah pusat dengan membuat kota layak anak yang nantinya banyaknya tempat permainan anak. "Nanti akan kita koordinasikan mana yang tanggung jawab pemkab dan mana tanggung jawab provinsi," ujarnya.(Tim)
Hal tersebut terkuak pada saat salah satu siswi SMA 6 dari forum Anak Batanghari, Siti, memaparkan kegiatan anak di Batanghari yang selama ini tidak didukung Pemerintah Kabupaten Batanghari dibawah Pimpinan Sinwan.
Menurut Siti, Satu hal utama yang menurutnya terlewatkan, yakni keterlibatan anak dalam pelaksanaan program itu sendiri. Selama ini, anak justru sering ditinggal dan hanya dijadikan objek saja. "Kami Forum anak merupakan generasi penerus. Selama ini kami banyak sekali melakukan kegiatan sosial seperti jambore anak, tentunya
Sayang sekali, kegiatan yang dilakukan peserta hanya sedikit. Kami berharap kegiatan ini dilakukan didukung Pemkab Batanghari dengan melakukan disetiap kecamatan," ujarnya pada acara Musrenbang RKPD 2016 di ruang pola Batanghari.
Menurutnya, bahwa melihat banyak perkembangan anak melakukan pernikahan usia dini, bahkan mencapai 1451 pasangan dibawah usia 20 thun kebawah yang nikah usia dini. Diakibatkan minimnya pasilitas olahraga dan juga tempat bermain bagi anak-anak di Batanghari. "Seperti berita terak-terakhir ini, teman kami yang diperkosa 7 pemuda. Ini merupakan salah satu akibat tidak adanya kota layak anak di Batanghari," ungkapnya.
Forum Anak Batanghari berharap Pemkab Batanghari membuat seperti kota layak anak, meskipun itu belum bisa diwujudkan di Batanghari. "Kami harap pemkab membangun lapangan untuk kreatifitas anak seperti sanggar tari, tempat kreasi. Selama ini itu tidak ada, sehingga mereka lebih sering mengajak ibunya untuk liburan ke luar Batanghari," harap Siti.
Sementara itu Bupati Batanghari, Sinwan, menanggapi keluhan dari perwakilan Forum Anak di Batanghari selama ini mengatakan bahwa untuk menetapkan Kota Layak Anak bukan perkara mudah. "Nanti sekolah wawasan akan ditambah lagi. Dan kaitan dengan nikah usia dini disebabkan minimnya pasilitas olahraga. Saat ini pemkab masih membahas, sehingga saran ini akan kita realisasikan, nantinya akan kita perbaiki," ujarnya.
Pasalnya, kriteria untuk menjadi Kota Layak Anak bukan hal mudah, di antaranya mampu memenuhi hak-hak anak, seperti hak hidup, tumbuh kembang, mendapat perlindungan, pendidikan, tersedianya tempat bermain di sekolah, serta berpartisipasi. "Selain itu, kasus kekerasan terhadap anak juga harus ditekan, serta memperluas akses untuk memperoleh pendidikan serta kesehatan," pungkasnya.
Kepala Bappeda Provinsi, Ahmad Fauzi Ansori, mengatakan bahwa saat ini provinsi juga tengah menjalankan pemerintah pusat dengan membuat kota layak anak yang nantinya banyaknya tempat permainan anak. "Nanti akan kita koordinasikan mana yang tanggung jawab pemkab dan mana tanggung jawab provinsi," ujarnya.(Tim)
Posting Komentar