MUARABULIAN - Bupati Batanghari, Sinwan SH telah meyampaikan nota
Keterangan Pengantar Laporan Pertanggungjawab (LKPJ) Kabupaten
Batanghari tahun anggaran 2014 pada paripurna DPRD Batanghari.
Dalam kesempatan itu Sinwan mengatakan, terima kasih dan apreasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batanghari, para Kepala Desa dan perangkatnya, dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah membangun komunikasi yang baik dalam penyelengaran pemerintah daerah.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepala para pimpinan partai politik, dan unsur aparatur Pemerintah Daerah yang terus memberi dukungan, dalam mewujudkan agenda pembangunan sebagaimana biasanya yand diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menenggah (RPJM) daerah tahun 2011-2016, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berbagai perencanaan sektoral yang telah ditetapkan. " Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari, termasuk juga insan pers ataupun para wartawan yang telah berpartisipasi dalam mendorong terbangunnya suasana kondusif, di Bumi Serentak Bak Regam" ini sehingga kita dapat melaksanakan tahapan daerah ahir tahun anggaran 2011-2016 dan tahun saya akan menyampaikan LKPJ ahir masa jabatan saya sebagai bentuk pertanggujawaban saya kepada masyarakat Kabupaten Batanghari," kata Sinwan.
Dikatakan Sinwan, mekanisme dan subtansi LKPJ Kepala Daerah sebagaima diatur dalam Perda Nomor 3 tahun 2007 yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi salah satu azas pelakasanan pemerintah yaitu azaz transparansi dan ini sekaligus merupakan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah yanng telah dilakukan oleh semua unsur penyelnggara pemerintahan dab pembangunan sesuai wewenang dan tugas pokoknya masing-masing sepanjang tahun 2014.
Sinwan juga menyampaikan, atas keberhasilan peyelengara otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dan urusan sosial, dapat dilihat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh oleh Pemkab Batangharu dari BPK-RI, atas pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2013. " Tahun 2013 kita sudah berhasil memperoleh WTP dari BPK-RI, dan Insya Allah tahun 2014 inu Batanghari kembali raih WTP," sebutnya.(tim)
Dalam kesempatan itu Sinwan mengatakan, terima kasih dan apreasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batanghari, para Kepala Desa dan perangkatnya, dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah membangun komunikasi yang baik dalam penyelengaran pemerintah daerah.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepala para pimpinan partai politik, dan unsur aparatur Pemerintah Daerah yang terus memberi dukungan, dalam mewujudkan agenda pembangunan sebagaimana biasanya yand diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menenggah (RPJM) daerah tahun 2011-2016, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berbagai perencanaan sektoral yang telah ditetapkan. " Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari, termasuk juga insan pers ataupun para wartawan yang telah berpartisipasi dalam mendorong terbangunnya suasana kondusif, di Bumi Serentak Bak Regam" ini sehingga kita dapat melaksanakan tahapan daerah ahir tahun anggaran 2011-2016 dan tahun saya akan menyampaikan LKPJ ahir masa jabatan saya sebagai bentuk pertanggujawaban saya kepada masyarakat Kabupaten Batanghari," kata Sinwan.
Dikatakan Sinwan, mekanisme dan subtansi LKPJ Kepala Daerah sebagaima diatur dalam Perda Nomor 3 tahun 2007 yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi salah satu azas pelakasanan pemerintah yaitu azaz transparansi dan ini sekaligus merupakan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah yanng telah dilakukan oleh semua unsur penyelnggara pemerintahan dab pembangunan sesuai wewenang dan tugas pokoknya masing-masing sepanjang tahun 2014.
Sinwan juga menyampaikan, atas keberhasilan peyelengara otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dan urusan sosial, dapat dilihat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh oleh Pemkab Batangharu dari BPK-RI, atas pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2013. " Tahun 2013 kita sudah berhasil memperoleh WTP dari BPK-RI, dan Insya Allah tahun 2014 inu Batanghari kembali raih WTP," sebutnya.(tim)
Posting Komentar