MUARABULIAN – Saat ini dinas kehutanan
kabupaten Batanghari fokus terhadap penyelesaian
konflik yang terjadi di dalam wilayah Kabupaten Batanghari, seperti yang
terjadi di PT Asiatic Persada yang berada di Desa Bungku Kecamatan Bajubang.
Kepala dinas kehutanan
Ade Febriandi mengatakan penanganan konflik tetap di jalankan.” kita mencoba
menyelesaikan antara warga dan perusahaan," ujarnya.
Menurut dia, konflik yang terjadi di PT Asiatic Persada, pihak Dishut Batanghari sedang mencari solusi penyelesaiannya. Dan dalam waktu dekat ini pihak Dishut akan mengadakan rapat bersama Tim Terpadu (Timdu) Pemkab Batanghari. " Sebenarnya ini sudah kita cari solusinya dan kedepan terkait dengan penanganan konflik ini sudah di tangani oleh Dishut Provinsi," katanya lagi.
Ia menjelaskan, dalam tahapan proses dan solusi penyelesaian konflik, pihak Dishut Batanghari ikut dalam anggota tim. Seperti penanganan konflik diantara masyarakat Batanghari dengan pihak perusahaan.
Selain itu, pihak Dishut Batanghari akan bekerjasama dengan Dishut Provinsi Jambi. Dan baru-baru ini juga terjadi konflik diantara masyarakat dengan pihak HTI dan masyarakat yang di dampingi oleh anggota DPRD Batanghari sudah di tindaklanjut di Kementrian lingkungan hidup dan juga di Kementerian Kehutanan pusat.
Sementara itu, mengenai tindaklanjut yang sedang dalam proses di kementerian mendorong HTI melaksanakan program sesuai izin di dari Kementrian. Dan ini semacam pola serta membatasi izin kepada masyarakat untuk melakukan penggarapat sebanyak 2 Hektar perkepala keluarga.( Red)
Menurut dia, konflik yang terjadi di PT Asiatic Persada, pihak Dishut Batanghari sedang mencari solusi penyelesaiannya. Dan dalam waktu dekat ini pihak Dishut akan mengadakan rapat bersama Tim Terpadu (Timdu) Pemkab Batanghari. " Sebenarnya ini sudah kita cari solusinya dan kedepan terkait dengan penanganan konflik ini sudah di tangani oleh Dishut Provinsi," katanya lagi.
Ia menjelaskan, dalam tahapan proses dan solusi penyelesaian konflik, pihak Dishut Batanghari ikut dalam anggota tim. Seperti penanganan konflik diantara masyarakat Batanghari dengan pihak perusahaan.
Selain itu, pihak Dishut Batanghari akan bekerjasama dengan Dishut Provinsi Jambi. Dan baru-baru ini juga terjadi konflik diantara masyarakat dengan pihak HTI dan masyarakat yang di dampingi oleh anggota DPRD Batanghari sudah di tindaklanjut di Kementrian lingkungan hidup dan juga di Kementerian Kehutanan pusat.
Sementara itu, mengenai tindaklanjut yang sedang dalam proses di kementerian mendorong HTI melaksanakan program sesuai izin di dari Kementrian. Dan ini semacam pola serta membatasi izin kepada masyarakat untuk melakukan penggarapat sebanyak 2 Hektar perkepala keluarga.( Red)
Posting Komentar